CIKARANG PUSAT – Tingginya angka warga
miskin di Kabupaten Bekasi harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah, baik
itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Apalagi, keseriusan pemerintah
dalan meretas kemiskinan dinilai berjalan lambat, terbukti dari semakin
banyaknya warga miskin di wilayah Kabupaten Bekasi yang tahun ke tahun
merangkak naik.
“Rencana pemerintah dalam mengurangi
jumlah kemiskinan saya rasa tidak efektif dan tidak dampak apa-apa. Program
pemerintah daerah contohnya, seperti rutilahu itu hanya memberikan perbaikan
dari kebutuhan tersiernya saja,” ucap Pengurus Komisariat Universitas
Bhayangkara Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bekasi, Penny Cahyono,
selasa (22/2/2016)
Seharusnya, lanjut dia mengatakan, yang
menjadi fokus untuk pemerintah daerah adalah memberikan pekerjaan yang bisa
menyambung hidup masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Saya
pribadi dalam pemahaman program benerin rumah dan kalau ada bagi-bagi uang
tidak apatis, tetapai lebih bagus berikan peluang kerja,” kata mahasiswi
Fakultas Hukum tersebut.
Hampir
disetiap wilayah Kabupaten Bekasi, masih kata dia menurutnya, masyarakat
tergolong miskin. Adapun wilayah yang di Kecamatan yang tergolong tersebut
berada di Kecamatan Sukawangi, Cabangbungin, Muara Gembong dan Tambelang.
Kecamatan tersebut disinyalir sangat jarang tersentuh ataupun diperhatikan oleh
pemerintah daerah belakangan ini.
“Negara kita kan negara yang merdeka, tapi
kenapa tanahnya dikerat, tapi rakyat malah melarat. Padahal Kabupaten Bekasi
sudah banyak bangunan perusahaan-perusahaan yang baru dan kawasan perusahaan
yang baru,” ucapnya
Ditambahkan dia, pembangunan perusahaan
baru di Kabupaten Bekasi dari penanaman investor asing, seharusnya mendapatkan
angin segar terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi. Dikarenakan,
perusahaan wajib menjalankan program Corporate Social Responbility (CSR) yang
bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Pengelolaan (Program CSR) dirasa pemerintah harus
turut campur tangan penuh untuk kesejateraan masyarakat Kabupaten Bekasi,”
tukasnya
